Pemerintah daerah memproyeksikan efisiensi ini dapat mereduksi beban belanja rutin APBD secara struktural.
"Ibu kota provinsi akan terus memantau efektivitas program ini agar pelayanan publik tetap responsif," katanya.
Pemerintah provinsi meyakini optimalisasi teknologi informasi dapat memangkas birokrasi yang tidak efisien tanpa mengorbankan kualitas hubungan antar-lembaga.
Komitmen bersama dari seluruh jajaran dinas diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi keuangan daerah.
"Saya optimistis dengan kedisiplinan yang terjaga, semangat kerja yang tinggi, dan komitmen pelayanan yang kuat, Pemprov Babel mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat," katanya.
Reaksi Akademisi
Kebijakan pengetatan ini memicu reaksi dari akademisi lokal yang menilai langkah kepala daerah tersebut sebagai respons rasional yang sejalan dengan prinsip administrasi publik modern.
Evaluasi berkala tetap diperlukan agar kebijakan penghematan tidak menjelma menjadi pemangkasan buta yang justru melumpuhkan roda koordinasi eksternal pemerintahan daerah.
"Saya melihat langkah Gubernur Hidayat Arsani cukup rasional dan sejalan dengan prinsip value for money dalam administrasi publik," kata Ariandi A Zulkarnain, Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, saat diwawancarai Bangkapos.
com, Rabu (17/6/2026).
Ariandi menambahkan, belanja birokrasi sudah sepatutnya disesuaikan dengan skala prioritas dan kapasitas riil kas fiskal daerah agar alokasi pembangunan masyarakat tidak tergerus.
Pengawasan yang ketat atas akuntabilitas output perjalanan dinas menjadi penentu apakah penghematan ini berdampak jangka panjang atau sekadar menjadi kebijakan administratif sementara.
"Belanja birokrasi harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah," ungkap Ariandi.
Ia juga menyarankan agar kegiatan yang bersifat seremonial atau studi banding tanpa tindak lanjut konkret segera dihapus dari daftar anggaran operasional kedinasan.
Pengalihan rapat koordinasi ke ruang virtual harus dimaksimalkan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja aparatur sipil negara.
