KPK juga menggeledah rumah dinas serta kediaman pribadi Silmy Karim dan menyita uang tunai serta aset berupa kendaraan mewah.
Hingga saat ini, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto karena masih fokus pada pengumpulan bukti fisik.
Praktik pungutan liar di lingkungan keimigrasian diduga kuat sudah berlangsung lama sebelum periode yang disidik.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menerangkan skema pemerasan dilakukan secara berjenjang melalui instruksi dari atasan ke bawahan menggunakan sistem persetujuan digital.
Pemohon dipaksa membayar biaya tambahan pada loket verifikasi di Kantor Imigrasi wilayah, serta kembali membayar verifikasi di Dirjen Imigrasi pusat agar permohonan diproses.
Aliran dana disamarkan melalui rekening penampung milik pihak ketiga sebelum digunakan untuk kebutuhan pribadi.
>>> Wali Kota Semarang Dukung Sensus Ekonomi 2026 untuk Data Akurat
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyoroti keterlibatan masif lintas birokrasi, dari pimpinan teratas hingga level bawah.
