Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat bersama warga Dusun Gili Meno resmi mengadukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ke Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (19/6/2026).
Pengaduan ini diajukan akibat krisis air bersih berkepanjangan yang melanda kawasan wisata tersebut selama tiga tahun terakhir.
>>> Jepang Hancurkan Tunisia 4-0 di Piala Dunia 2026
Krisis air bersih memaksa sekitar 267 kepala keluarga atau 1.000 jiwa di Gili Meno mengeluarkan biaya besar untuk bertahan hidup.
Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, mengungkapkan bahwa rata-rata warga menghabiskan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan hanya untuk membeli air galon.
Air kemasan tersebut digunakan secara hemat untuk kebutuhan konsumsi harian rumah tangga, seperti memasak.
Krisis ini juga melumpuhkan sektor perhotelan, restoran, dan peternakan warga.
Masrun menyebutkan bahwa pelaku usaha yang bertahan harus membayar biaya air hingga enam kali lipat lebih mahal dibandingkan sebelum krisis.
>>> OJK Sita 41 Aset Terkait Pembiayaan Fiktif BPRS Gayo Perseroda
Ia mendesak pengadaan jaringan pipa bawah laut dari Pulau Lombok karena dinilai lebih ekonomis.
Menurut Masrun, panjang pipa dari Pulau Lombok ke Gili Air adalah 1,6 kilometer, dan dari Gili Air ke Gili Meno sepanjang 1,2 kilometer.
Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, menilai kegagalan penyelesaian masalah oleh pihak berwenang sebagai bentuk pengabaian hak dasar warga negara.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air adalah tanggung jawab pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Kepala Divisi Advokasi Walhi NTB, Alfi Zakki, menyatakan bahwa Pemkab Lombok Utara dianggap melanggar amanat konstitusi dan hukum positif.
>>> Timnas Belanda Puncaki Grup F Piala Dunia 2026 Usai Cukur Swedia 5-1
Walhi mendesak Kemendagri segera mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempercepat realisasi distribusi air bersih.
