>>> Kementerian ESDM Revisi RUPTL PLN untuk Fasilitasi PLTS 100 GW
Anggaran belanja pegawai di provinsi tersebut tercatat sudah melampaui total Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima.
"Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp 1,1 triliun.
Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU," ungkap Sherly.
Sebagai solusi alternatif penyeimbang neraca keuangan, Pemprov Maluku Utara mengusulkan pengembalian sebagian Dana Bagi Hasil (DBH).
Kebijakan penahanan dana oleh pusat sebesar 60 persen diharapkan dapat dilonggarkan demi menyokong stabilitas ekonomi daerah.
"Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD (pendapatan asli daerah) dan DBH (dana bagi hasil).
Dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil, itu kami kami ditahan 60 persen.
Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN PPPK, kami hanya minta sebagian dari 60 persen DBH dikembalikan," papar Sherly.
Sherly menegaskan bahwa pengorbanan anggaran infrastruktur demi relaksasi belanja pegawai berisiko memperlambat laju ekonomi makro.
Sektor fiskal daerah yang tidak segera dibenahi dinilai akan membawa dampak berantai pada skala nasional.
"Pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," katanya.
>>> Google dan PDSKJI Luncurkan Buku Panduan Kesehatan Mental Remaja
"Dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional sehingga secara jangka panjang jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya," tutup Sherly.
