Perlawanan petani terhadap ekspansi lahan monokultur atau tambang mudah dicap sebagai tindakan menghambat kedaulatan.
Penyempitan ruang sipil menjadi keniscayaan dalam implementasi Prabowonomics, yang berpotensi memicu konflik dengan masyarakat lokal.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025, berdampak pada 123.612 keluarga.
Selain itu, penyempitan ruang sipil membuka potensi konflik kepentingan dalam kebijakan publik.
Penunjukan adik kandung Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden untuk perubahan iklim dan ketua Satgas Inovasi Pembiayaan serta Pengelolaan Taman Nasional mengindikasikan normalisasi potensi konflik kepentingan yang sistemik.
Dalam kacamata ekologi-politik, normalisasi konflik kepentingan dalam tata kelola sumber daya alam berujung pada regulasi yang 'disesuaikan' dengan kepentingan elite.
Keuntungan mengalir ke segelintir elite, sementara risiko ekologis dibebankan kepada rakyat, sebuah ketidakadilan ekologis.
Prabowonomic, yang ditopang antroposentrisme, mengabaikan krisis iklim. Memaksa alam bekerja di luar batas biologis demi pertumbuhan ekonomi adalah bunuh diri ekologi.
>>> SpaceX Siap IPO Pekan Ini di Nasdaq, Targetkan Dana Rp 1,3 Kuadriliun
Indonesia tidak boleh tumbuh sebagai raksasa ekonomi di atas kerusakan alam bagi generasi mendatang.
