⌂ Beranda News China Rilis Buku Putih untuk Reformasi Tata Kelola Global yang Lebih Adil

China Rilis Buku Putih untuk Reformasi Tata Kelola Global yang Lebih Adil

China Rilis Buku Putih untuk Reformasi Tata Kelola Global yang Lebih Adil
Dokumen buku putih China tentang reformasi tata kelola global
A A Ukuran Teks16px

Pemerintah China resmi menerbitkan dokumen kebijakan baru di Beijing pada Rabu (17/6/2026) untuk mendorong reformasi sistem internasional yang dinilai sudah tidak sesuai dengan realitas kontemporer.

Dokumen bertajuk "More Just and Equitable Global Governance: China’s Principles, Proposals and Actions" menegaskan posisi Beijing dalam aturan baru di sektor kecerdasan buatan hingga luar angkasa.

>>> Gibran Usul Pelibatan Pesantren hingga Ibu PKK dalam Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menjelaskan bahwa tatanan internasional pasca-Perang Dunia II kini terganggu oleh berbagai krisis multidimensi.

"As the world enters a new period of turbulence and transformation, we need to reinvigorate multilateralism, uphold rules and the rule of law and improve the effectiveness of governance more than ever," ujar Wang Yi.

Wang Yi menambahkan bahwa kerja sama internasional sangat mendesak untuk mengatasi berbagai kekurangan dan defisit dalam kerangka kerja yang ada saat dunia berada di "critical crossroads".

Dilansir dari South China Morning Post, Beijing menyatakan tidak berniat untuk "rebuild" atau "replace" sistem internasional yang sudah berjalan.

Sebaliknya, China mendukung perubahan yang "more compatible and aligned" dengan kenyataan geopolitik modern untuk mewujudkan sistem global yang "more just and equitable".

>>> Kemdiktisaintek Usul Tambahan Anggaran Rp17,18 Triliun untuk RAPBN 2027

Dalam dokumen tersebut, China berkomitmen untuk terus menjaga peran "central" Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tata kelola global di sektor-sektor baru.

Buku putih ini menekankan bahwa tantangan dunia yang "growing" membutuhkan "more effective governance" demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan laporan Xinhua, inisiatif ini mendapat sambutan positif dari negara-negara berkembang karena mengoreksi ketimpangan dari gagasan "rules-based order" yang dinilai tebang pilih.

Hingga kini, inisiatif tata kelola global tersebut telah mendapat dukungan dari hampir 160 negara dan organisasi internasional.

>>> Perluasan Basis Pajak: Jangan Hanya Menyisir Wajib Pajak Lama

Selain menghadapi masalah penurunan efektivitas mekanisme internasional, dunia saat ini juga dilanda "compound crisis" yang melibatkan penurunan rasa saling percaya antarnegara besar.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru