Militer Amerika Serikat secara resmi menghentikan blokade maritim terhadap seluruh kapal yang mengakses wilayah perairan Iran pada Jumat (19/6/2026) waktu setempat.
Langkah penarikan armada tersebut dilakukan demi menjalankan perintah langsung dari Presiden Donald Trump, seperti dilansir dari laporan Al Arabiya.
>>> Honda Luncurkan Prelude Limited Edition 2027 di Jepang
Pihak militer menegaskan bahwa pergerakan kapal di sekitar kawasan Teluk kini telah dibebaskan dari pembatasan.
"Pasukan Amerika tidak menghalangi transit kapal dari atau ke pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman," kata Komando Pusat AS (CENTCOM).
Otoritas militer juga menjelaskan bahwa penghentian operasi ini mencakup seluruh kawasan pesisir yang sebelumnya dijaga ketat. Seluruh pergerakan keluar dan masuk logistik laut kini dinyatakan kembali normal.
"Hari ini, pasukan AS mencabut blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, sesuai dengan perintah Presiden," kata CENTCOM.
Kapal Perang AS Tetap Bersiaga
Meskipun operasi blokade telah disudahi, sejumlah kapal perang Amerika Serikat dipastikan akan tetap bersiaga di perairan tersebut.
Keberadaan sisa armada ini ditujukan untuk memantau kepatuhan masing-masing pihak terhadap poin-poin kesepakatan damai.
"Semua upaya penegakan blokade militer AS telah dihentikan.
Kapal-kapal Angkatan Laut kami yang hebat akan tetap berada di wilayah tersebut untuk memastikan bahwa semua aspek perjanjian dipatuhi, ditaati, dan berlaku sepenuhnya," kata CENTCOM.
>>> General Motors Pasang 50 Robot Usai PHK 1.000 Pekerja
Langkah penarikan mundur pasukan ini menjadi bagian dari nota kesepahaman (MoU) bilateral guna mengakhiri eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah.
Presiden Donald Trump menandatangani dokumen tersebut saat menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles, menyusul agenda KTT G7 pada Rabu (17/6/2026) malam.
"Baru saja menandatanganinya," kata Presiden Donald Trump.
Pemerintah Iran melalui juru bicara kementerian luar negerinya mengonfirmasi penyelesaian dokumen yang dinamakan Memorandum of Understanding Islamabad tersebut.
Proses penandatanganan kesepakatan antarpemimpin negara dilakukan secara elektronik dari jarak jauh.
"Teks Memorandum of Understanding Islamabad telah diselesaikan dengan tanda tangan para presiden -- sekarang saatnya untuk menguji implementasi perjanjian tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei.
Respons ketat kemudian datang dari parlemen Iran yang memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengkhianati poin-poin yang telah disepakati bersama.
Otoritas legislatif di Teheran menyatakan kesiapan militer mereka untuk mengambil tindakan tegas jika kesepakatan tersebut dilanggar.
>>> Transvision Tawarkan Diskon 20 Persen Langganan via Allo Paylater
"Jika terjadi itikad buruk, pelanggaran kontrak, dan tuntutan berlebihan dari pihak lawan, kami tidak akan ragu untuk memberikan respons yang menghancurkan kepada musuh," kata Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.
