Sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan mendapat sorotan tajam dari Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Jumat (19/6/2026).
Penilaian Golkar Terhadap Posisi PDIP
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa masyarakat dapat menilai sendiri langkah politik PDIP dalam peta politik nasional saat ini.
Sarmuji menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang, namun mempertanyakan esensi dari peran tersebut.
Ia menegaskan bahwa PDIP tidak menempatkan kadernya di dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sarmuji, istilah penyeimbang yang digunakan internal PDIP sudah mengisyaratkan arah pergerakan politik mereka tanpa perlu diperjelas secara paksa.
Kritik Keras dari PKB dan Respons PDIP
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta ketegasan sikap PDIP agar tidak memicu kebingungan publik. Ia berharap PDIP bersikap tegas, apakah di oposisi atau tidak.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan jawaban tegas bahwa partainya mengambil sikap sebagai "Partai penyeimbang di luar pemerintahan".
Andreas menambahkan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari kongres partai.
