Partai Demokrat memberikan tanggapan atas kritik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai sikap politik PDI Perjuangan tidak jelas.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa sistem tata negara Indonesia hanya mengenal posisi di dalam atau di luar kabinet.
>>> Timnas Swedia Puncaki Grup F Piala Dunia 2026 Usai Bantai Tunisia 5-1
"Sistem politik di Indonesia sebenarnya tidak mengenal oposisi, namun dicirikan oleh parpol yang bergabung di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," kata Herman Khaeron, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, kedaulatan penuh dalam menentukan arah politik berada di tangan masing-masing partai, termasuk bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
"Sangat tergantung pada sikap partainya, dan kami menghormati kedaulatan dan hak bersikap partai-partai di luar pemerintah," ujar Herman.
Herman menegaskan bahwa hingga saat ini PDIP konsisten memilih jalan di luar pemerintah.
Kritik PKB dan Klarifikasi PDIP
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid mendesak PDIP mengambil sikap tegas, baik menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah.
>>> Cek Fakta: Klaim Arti Kata Hanta pada Hantavirus Ternyata Keliru
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi.
Jangan abu-abu," kata Jazilul di kompleks parlemen, Kamis (18/6).
Pernyataan itu muncul setelah adanya indikasi keterlibatan mantan pejabat Lemhannas Andi Widjajanto dalam aksi massa baru-baru ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan klarifikasi resmi bahwa partainya berperan sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
>>> Kebakaran Hanguskan Rumah di Kemayoran Jakarta Pusat
"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas, seraya menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hasil kongres partai.
