⌂ Beranda News PB PGRI Desak Penguatan Persatuan Guru di Tengah Isu Dualisme Organisasi

PB PGRI Desak Penguatan Persatuan Guru di Tengah Isu Dualisme Organisasi

PB PGRI Desak Penguatan Persatuan Guru di Tengah Isu Dualisme Organisasi
Suasana Konferensi Kerja Nasional PGRI 2026 di Jakarta
A A Ukuran Teks16px

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak seluruh jajaran pengurus untuk memperkuat persatuan dan mengantisipasi potensi perpecahan di kalangan guru.

Hal ini dipicu oleh perbedaan status kepegawaian serta dinamika organisasi yang berkembang.

>>> Veda Ega Pratama Lolos ke Q2 Moto3 Ceko 2026 Usai Diskualifikasi O'Shea

Ketua Umum PB PGRI Teguh Sumarno menyampaikan imbauan tersebut dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI 2026 di Jakarta pada 19-20 Juni 2026.

Ia menilai perbedaan status seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan guru honorer berpotensi memunculkan kelompok-kelompok yang berkepanjangan jika tidak segera ditangani.

"Sekarang guru-guru ini berkubu-kubu, ada ASN, PPPK, dan guru paruh waktu. Kalau PB PGRI, pengurus provinsi hingga kabupaten/kota tidak tanggap, maka kubu-kubu ini akan berkepanjangan," ujar Teguh.

Teguh mengingatkan pengurus di semua tingkatan untuk serius menghadapi persoalan ini demi menjaga solidaritas profesi guru.

"Apabila kami dari PB PGRI tidak serius mengantisipasi persoalan tersebut, kalian akan berdosa. Saya berharap tidak ada lagi kubu-kubuan di kalangan guru," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa PGRI memegang peran strategis sebagai wadah perjuangan bagi guru yang kerap menghadapi kendala dalam menyampaikan aspirasi secara langsung kepada birokrasi.

"Guru sudah tidak berani berteriak menyampaikan aspirasi. Guru tidak berani menentang birokrasi.

Hanya melalui PGRI suara dan hati nurani mereka bisa diperjuangkan untuk mewujudkan kehidupan guru yang lebih baik," katanya.

Melalui Konkernas PGRI 2026, Teguh juga mengajak pengurus memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi guru di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil.

"Insya Allah, dengan kehadiran pengurus PB PGRI saat ini dan melalui Konkernas PGRI, kita bisa membawa perubahan bagi para guru.

Kalau PGRI jujur dan adil, masyarakat Indonesia bisa makmur," ujarnya.

Ia menyoroti persoalan guru honorer yang masih menerima pembayaran gaji berkala setiap tiga bulan sekali.

"Bagaimana seorang guru mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik jika honornya saja tidak diperhatikan dan baru dibayarkan setiap tiga bulan sekali?"

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru