TERKINI! Mengintip Keberagaman Potensi SDA untuk Calon Provinsi Kepulauan Buton setelah Proses Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara, Tebak Apa?
ilustrasi kota pemekaran-Pexels/pixabay-
Redaksi.co.id - TERKINI! Mengintip Keberagaman Potensi SDA untuk Calon Provinsi Kepulauan Buton setelah Proses Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara, Tebak Apa?
Tak dapat dipungkiri, wacana pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Provinsi Kepulauan Buton masih terus bergulir, meskipun moratorium Dewan Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat masih berlaku.
Di balik perdebatan ini, tersembunyi potensi alam yang begitu melimpah di wilayah calon provinsi ini. Namun, sayangnya, sumber daya alam yang kaya belum mampu tumbuh dengan maksimal karena kurangnya pengelolaan yang efektif.
Berbicara mengenai potensi alam, sektor perikanan dan pertambangan menonjol di dalam daftar ini. Hasil tambang bernilai, seperti aspal Buton, telah menjadi bukti nyata akan kekayaan alam yang tersimpan di dalam tanah ini.
Tapi, belum cukup sampai di sini. Kepulauan Buton juga memiliki potensi yang menjanjikan di bidang pariwisata.
Menonjol di antara destinasi wisata adalah Taman Nasional Wakatobi yang telah mendunia. Namun, potensi ini bukanlah satu-satunya, masih ada banyak harta alam lain yang menanti untuk diungkap.
Ketua Presidium Komite Nasional Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (KNP3-Kepton), Drs. Alimudin MSI, baru-baru ini berbicara tentang proses pemekaran wilayah ini.
Ia menjelaskan bahwa KNP3-Kepton bersama dengan Sultan Buton, Izat Manarfa, telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR RI.
Langkah ini diambil untuk menggalang dukungan lebih lanjut dalam upaya mewujudkan provinsi baru ini. Dengan kata lain, semua syarat administratif telah dipenuhi, dan tinggal moratorium DOB yang masih menghambat langkah ini.
Menariknya, bukanlah kali pertama wacana pemekaran ini muncul. Sebenarnya, gagasan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton telah lama diperbincangkan.
Bahkan sebelumnya dikenal sebagai Provinsi Buton Raya, sebelum akhirnya mengusung nama Provinsi Kepulauan Buton atau disingkat Kepton.
Dukungan datang tidak hanya dari Sultan Buton, tetapi juga dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, meskipun hingga kini Pemerintah Pusat masih menahan moratorium DOB.
