Gousta juga menegaskan agar pada Upacara Hari Kemerdekaan mendatang, semua paskibraka yang mengenakan jilbab tetap diperbolehkan untuk melakukannya tanpa harus melepasnya.

"Para peserta yang biasa mengenakan jilbab seharusnya tetap diizinkan mengenakannya. Kami meminta agar tidak ada lagi hambatan bagi mereka yang ingin memakai hijab," tegasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PPI, Irwan Indra, menambahkan bahwa kejadian ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak tahun 2002. Sebelumnya, tanggung jawab atas program Paskibraka berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Penanggung jawab Paskibraka Nasional baru beralih ke BPIP sejak tahun 2022.

Irwan, yang pernah menjadi pembina Paskibraka Nasional, mengaku terkejut dengan adanya larangan jilbab yang diberlakukan pada tahun ini.

"Sejak BPIP mengambil alih pada 2022, belum pernah ada kebijakan seperti ini. Baru kali ini, pada tahun 2024, kami melihat adanya kebijakan yang seperti ini," ujar Irwan.

×

Ia juga mengungkapkan bahwa 18 calon paskibraka dari berbagai provinsi, yang sejak awal mengenakan jilbab, merasa diperlakukan tidak adil, dan banyak dari mereka serta pihak provinsi merasa keberatan dengan keputusan tersebut.