Status hukum Aldrin Pratama Widjaja akhirnya dipastikan bersih setelah pengadilan di Malaysia menolak seluruh tuduhan terhadap dirinya. Pengusaha asal Indonesia itu sebelumnya ditahan karena diduga sebagai buronan kasus penipuan.

Keputusan tersebut mengakhiri rangkaian proses panjang yang ia jalani sejak penangkapannya pada 2021.

Empat tahun menghadapi tuduhan yang tidak pernah dilakukan

Aldrin ditangkap pada 13 November 2021 saat berada di Malaysia. Ia disebut sebagai Datuk Paiman Shakimon, sosok yang telah lama dicari dalam perkara pemalsuan dokumen dan penipuan bernilai jutaan ringgit.

Identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar penahanan. Meski demikian, Aldrin sejak awal membantah keterlibatan dan menyatakan dirinya bukan orang yang dimaksud.

Selama proses berjalan, ia bersama tim hukum mengajukan berbagai bukti untuk membedakan identitasnya dengan buronan tersebut.

Putusan pengadilan tegaskan perbedaan identitas

×

Pada 12 Februari 2025, pengadilan menyatakan bahwa tuduhan tidak terbukti. Hakim menilai tidak ada kecocokan antara Aldrin dengan profil Datuk Paiman Shakimon.

Verifikasi dokumen resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia menjadi faktor penting. Data identitas seperti paspor dan KTP dinyatakan sah dan sesuai dengan catatan administrasi.

Perbedaan tanggal lahir turut memperkuat kesimpulan tersebut. Aldrin lahir pada 1 Juni 1960, berbeda dengan data buronan yang dijadikan dasar penangkapan.

Setelah putusan dibacakan, Aldrin dibebaskan dan proses pengembalian jaminan senilai RM1 juta mulai dilakukan.

Latar belakang bisnis dengan nilai investasi besar

Sebelum kasus ini mencuat, Aldrin dikenal sebagai pelaku investasi dengan skala besar. Pada 2014, ia menjabat Direktur Utama PT Danamulia dan mewakili Henderson Investment Funds Limited dalam kerja sama dengan PT Petroil Indonesia.

Nilai kesepakatan yang ditandatangani mencapai 10 miliar euro atau sekitar Rp167 triliun pada saat itu, dengan fokus pada proyek strategis di Indonesia.

Aktivitasnya juga tercatat dalam perdagangan internasional. Jejak logistik menunjukkan ratusan transaksi impor dari berbagai negara, menandakan luasnya jaringan usaha yang dikelola.

Informasi keluarga tidak dipublikasikan

Aldrin merupakan warga negara Indonesia yang lahir pada 1 Juni 1960. Meski memiliki nama belakang yang sering dikaitkan dengan kelompok bisnis besar, tidak ada dokumen resmi yang mengonfirmasi hubungan tersebut.

Identitas keluarga inti, termasuk istri dan anak, tidak dibuka ke publik. Informasi tersebut tetap tertutup dan tidak menjadi bagian dari data yang dipublikasikan.

Kasus yang dialami Aldrin menjadi contoh dampak serius dari kesalahan identifikasi dalam penegakan hukum lintas negara. Setelah melalui proses panjang, statusnya kini dinyatakan tidak terkait dengan perkara yang sempat menjeratnya.