Biaya yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan produk atau konten justru habis untuk biaya layanan.
Akhirnya, pada September 2025, Iqbal memutuskan untuk mengalihkan seluruh penjualannya ke website dan WhatsApp.
Meski angka penjualan tidak sebesar di marketplace, ia merasa lebih nyaman karena bisa menentukan harga tanpa potongan besar dan membangun hubungan langsung dengan pelanggan.
"Kita lebih leluasa… harga jualnya juga lebih bersih… kita dapat keuntungannya lebih bersih," tuturnya.
Namun, Iqbal menyadari bahwa tidak semua pelaku usaha bisa mengambil langkah yang sama. Bagi yang baru merintis, marketplace masih menjadi pintu utama untuk menjangkau pasar.
Intervensi Pemerintah Lewat Regulasi
Keluhan mengenai biaya admin ini telah sampai ke telinga Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman.
Ia menegaskan bahwa platform e-commerce tidak akan lagi diperbolehkan menaikkan biaya layanan secara mendadak.
Ketentuan ini akan dimasukkan dalam Peraturan Menteri (Permen) yang juga memuat sanksi bagi pelanggaran. Platform e-commerce wajib membuat kontrak kerja sama berjangka dengan penjual terkait biaya layanan.
"Di dalam Permen ini, antara marketplace dengan seller, harus dibuat kontrak jangka panjang selama satu tahun.
Jadi selama satu tahun itu, harga sekian, ini sekian, itu sekian," ujar Maman Abdurrahman.
Jika platform berencana melakukan penyesuaian tarif di kemudian hari, wajib menyampaikannya jauh-jauh hari agar pelaku UMKM memiliki waktu untuk bersiap.
>>> Mobil Listrik Tanpa Ban Serep: Efisiensi Ruang dan Inovasi Teknologi
Koordinasi dengan perusahaan e-commerce untuk menyiapkan integrasi sistem sebagai bagian dari implementasi aturan tersebut juga telah dilakukan.
