>>> Rekor Abadi Piala Dunia yang Masih Bertahan Jelang Format 48 Tim
Pendekatan penegakan hukum disarankan menggunakan metode follow the document dan follow the benefit.
Langkah ini bertujuan melacak aliran dokumen sekaligus menemukan pihak yang mendapatkan keuntungan terbesar dari praktik ilegal tersebut.
Aktor utama kejahatan pertanahan kerap kali bersembunyi di balik perantara atau kuasa hukum untuk menghindari jerat pidana.
Oleh karena itu, penindakan tidak boleh hanya menyasar pelaku di tingkat lapangan.
"Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor intelektual dan pihak yang menikmati hasil kejahatan.
Mafia tanah tidak akan pernah benar-benar hilang apabila yang diproses hanya pelaku lapangan, sementara pengendali utama dan pihak yang menikmati keuntungan terbesar tetap bebas," ucap Bamsoet.
Sinergi antarlebaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian ATR/BPN, hingga pemerintah daerah sangat menentukan efektivitas KUHP baru.
Tanpa adanya koordinasi, penyelesaian kasus berisiko terpecah menjadi sengketa yang berjalan sendiri-sendiri.
Keterpaduan penegakan hukum dinilai penting agar pemulihan hak korban dapat tercapai sepenuhnya.
Keadaan hukum tanah yang bermasalah harus dikembalikan sesuai dengan status aslinya.
"Penegakan hukum terhadap mafia tanah harus dilakukan secara terpadu.
Pemidanaan pelaku penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan hak korban dapat dipulihkan dan status tanah yang bermasalah dapat dikembalikan sesuai keadaan hukum yang sebenarnya," jelas Bamsoet.
Pemanfaatan teknologi seperti digitalisasi layanan pertanahan, blockchain, dan kecerdasan buatan menjadi instrumen penting untuk menutup celah manipulasi.
Langkah transformasi digital ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat.
"Dengan kombinasi antara pembaruan hukum pidana, reformasi administrasi pertanahan, transformasi digital, dan koordinasi lintas lembaga, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem pertanahan yang lebih bersih, transparan dan berkeadilan.
>>> Pemerintah Kaji Dampak Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Nasional
Pemerintah harus mampu memastikan setiap jengkal tanah yang dimiliki masyarakat terlindungi oleh kepastian hukum yang kuat dan tidak mudah dirampas melalui rekayasa dokumen maupun penyalahgunaan kewenangan," pungkas Bamsoet.
