Bagian utara Bali, yang notabene jauh dari pusat ibu kota, masih mengalami ketidaksetaraan pembangunan, terutama dalam sektor pariwisata.

Akibatnya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di Bali menjadi sangat signifikan. Upaya pemindahan ibu kota telah mencuat sejak lama, bahkan sejak pemerintah merancang UU tentang Bali.

Baru-baru ini, anggota DPRD Bali dari Fraksi Nasdem, Hanura, dan PSI memunculkan kembali usulan tersebut.

Pemindahan ibu kota Bali dari Denpasar menghadirkan Buleleng sebagai kandidat yang layak.

Kabupaten ini berlokasi di sisi utara provinsi dan memiliki luas wilayah yang cukup besar, mencapai 1.322,68 km2 atau 23,66 persen dari total luas provinsi yang mencapai 5.590,15 km2.

×

Keberadaan lahan yang luas sangat penting untuk membangun sebuah ibu kota yang modern.

Baca juga: Bukan Ketapang! Pabrik Sawit yang Baru Berumur 4 Tahun di Kalimantan Barat ini Gulung Tikar Usai Berhutang ke Malaysia Sebesar 32 Miliar

Sementara itu, Denpasar yang hanya memiliki luas wilayah 125,87 km2 kini sudah penuh sesak karena semakin banyak pendatang yang bekerja di kota tersebut.

Kemacetan menjadi masalah sehari-hari, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari.

Selain memiliki luas wilayah yang memadai, Buleleng juga memiliki rencana untuk membangun bandara baru. Rencana ini tidak main-main, dengan anggaran mencapai Rp50 triliun.

Awalnya, proyek bandara ini pernah ditolak oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sehingga dihapus dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, pihak Puri Buleleng dan sebagian masyarakat mengusulkan pemindahan ibu kota Bali ke Buleleng sebagai solusi untuk pembangunan yang lebih merata.