Kementerian Komunikasi dan Digital secara tegas meminta platform game global Roblox untuk memperkuat kehadiran operasional mereka di Tanah Air.
Langkah tersebut diwujudkan melalui desakan agar perusahaan membuka kantor resmi serta menempatkan jajaran pimpinan senior langsung di Jakarta.
Desakan ini disampaikan agar Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar konsumen bagi perusahaan teknologi dunia.
Permintaan itu diungkapkan dalam pertemuan langsung antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama CEO Roblox David Baszucki.
Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa kehadiran asing harus diimbangi kontribusi nyata.
Kepatuhan terhadap Aturan PP TUNAS
Pertemuan di Silicon Valley tersebut juga berfokus pada kepatuhan Roblox terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.
Aturan ini mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.
Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional.
Pemerintah mengapresiasi sejumlah langkah proteksi seperti pemindaian wajah untuk perkiraan usia dan pembatasan fitur komunikasi.
Namun, Komdigi menilai verifikasi usia bagi pengguna di bawah 16 tahun masih memerlukan peningkatan yang signifikan.
Pihak kementerian juga mewajibkan Roblox untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PP TUNAS secara berkala dan terukur.
