Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat pesat memicu perdebatan penting di tingkat global.
Persoalan tersebut menjadi sorotan utama dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2026.
Sejumlah negara menilai tata kelola AI tidak boleh hanya ditentukan oleh segelintir negara maju.
Kekhawatiran Negara Berkembang
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan bahwa AI berpotensi mempercepat kemajuan umat manusia.
Namun, manfaat besar tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan serta tanggung jawab yang memadai.
Di sisi lain, negara berkembang khawatir hanya menjadi pengguna teknologi yang dirancang pihak lain.
Mereka menyoroti risiko ketimpangan ekonomi dan digital jika akses teknologi terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Thérèse Kayikwamba Wagner, menegaskan pentingnya pelibatan negara berkembang.
Dunia internasional harus mencegah terbentuknya kesenjangan baru akibat penguasaan data dan daya komputasi.
