Pemerintah secara tegas menyatakan tidak pernah meminta platform digital untuk melakukan pembatasan penyebaran informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa informasi tersebut justru sangat penting bagi pemerintah sebagai masukan dalam proses penanganan di lapangan.
Sorotan Terhadap Algoritma Platform Digital
Di tengah ramainya dugaan pembatasan visibilitas atau shadowban pada konten karhutla, Meutya mendorong platform agar lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendesak penyedia platform digital agar transparan mengenai cara informasi disebarkan kepada para pengguna.
Isu ini mencuat setelah sejumlah pengguna media sosial dan kreator konten mengeluhkan penurunan drastis jumlah penonton setelah mengunggah bahasan mengenai kebakaran hutan.
Kendati demikian, penurunan jumlah penonton tersebut belum tentu membuktikan adanya pembatasan langsung karena distribusi konten dipengaruhi banyak faktor teknis.
Organisasi Southeast Asia Freedom of Expression Network menilai bahwa transparansi akses terhadap data platform sangat diperlukan untuk memastikan ada tidaknya pembatasan.
SAFEnet juga mengingatkan pentingnya keakuratan informasi lingkungan bagi masyarakat serta menuntut kejelasan dasar hukum dalam setiap proses moderasi konten.
