Nasib konten kreator dan YouTuber menjadi salah satu isu yang ikut dibahas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran.
Pemerintah ingin memastikan aturan baru tersebut tidak membuat aktivitas masyarakat di media sosial ikut terseret dalam regulasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyatakan perkembangan media digital membuat batas aktivitas perlu diperjelas.
Masyarakat kini tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga bisa memproduksi serta menyebarkan konten pribadi.
Pengaturan Khusus Industri Profesional
Negara hadir untuk memberikan pelindungan dan tidak bertujuan membungkam aktivitas masyarakat di ranah digital.
Tidak semua aktivitas pembuatan konten di media sosial dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran wajib izin.
Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga kreator UMKM tidak serta-merta masuk dalam kategori tersebut.
Pemerintah mengarahkan pengaturan penyiaran kepada kanal yang menjalankan aktivitas secara profesional.
Kanal yang menyerupai lembaga penyiaran wajib patuh pada Standar Isi Siaran.
Pembahasan substansi RUU Penyiaran masih akan berlanjut bersama DPR setelah DIM mendapatkan paraf menteri.
