⌂ Beranda News Hardiyanto Kenneth Sambut Positif Lowongan Kerja Padat Karya DKI Jakarta

Hardiyanto Kenneth Sambut Positif Lowongan Kerja Padat Karya DKI Jakarta

Hardiyanto Kenneth Sambut Positif Lowongan Kerja Padat Karya DKI Jakarta
Ilustrasi lowongan kerja padat karya DKI Jakarta
A A Ukuran Teks16px

Dorong Keterlibatan Disnaker dan Transparansi

Kent mendorong Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan maksimal. Disnaker harus menjadi penghubung antara pencari kerja, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan dunia usaha.

"Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

Ia meminta Pemprov DKI mengoptimalkan peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) sebagai lembaga peningkatan kualitas tenaga kerja.

Melalui P3D, peserta dapat memperoleh asesmen kompetensi, pengukuran produktivitas, hingga pelatihan peningkatan kapasitas.

Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus menjadi bagian penting dalam skema program. Masyarakat yang belum memiliki keterampilan tertentu harus diberikan pelatihan sebelum maupun selama mengikuti program.

"BLK harus dimaksimalkan. Kita harus mencetak tenaga kerja yang siap bersaing.

Pelatihan bisa mencakup teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga hingga kewirausahaan," katanya.

Kent menegaskan warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak kondisi ekonomi dan belum memiliki pekerjaan tetap harus menjadi prioritas utama dalam rekrutmen.

"Warga ber-KTP DKI Jakarta yang menganggur harus menjadi prioritas. Kita ingin program ini tepat sasaran," sambungnya.

>>> Ekonom Jagokan Timnas Prancis Juara Piala Dunia 2026

Proses rekrutmen harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Ia tidak ingin program yang menggunakan anggaran publik menimbulkan kecurigaan akibat praktik titipan, kedekatan, atau permainan oknum tertentu.

"Saya ingatkan, jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat DKI Jakarta ini justru tercoreng karena proses seleksinya tidak transparan.

Semua harus dibuka secara jelas, mulai dari syarat, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman peserta yang lolos.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru
STIKIBOTOM