"Kebutuhan anggaran pembangunan IKN untuk kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya sampai dengan tahun 2028 yang sudah dimulai tahun 2025, yang sudah juga disetujui oleh Bapak Presiden pada rapat terbatas Februari 2025 adalah Rp48,8 triliun rupiah yang dibagi menjadi 3 batch," kata Basuki.
Alokasi dana keseluruhan untuk proyek ini dipastikan tetap mengacu pada batas pagu yang telah disetujui.
"Jadi program atau pengalokasian anggaran kami tidak akan keluar dari Rp48,8 triliun ini dari 2025 sampai 2028," sambung dia.
Realisasi pembangunan tahap pertama senilai Rp3,7 triliun telah diselesaikan pada tahun 2025.
Proyek tersebut meliputi infrastruktur jalan, multi utility tunnel (MUT), serta penataan kawasan hijau di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C.
Pembangunan tahap kedua senilai Rp20 triliun diprioritaskan untuk area perkantoran legislatif dan yudikatif.
>>> Timnas Indonesia U-19 Hadapi Australia di Semifinal Piala AFF 2026
Sementara tahap ketiga dengan nilai Rp17,2 triliun dialokasikan untuk hunian vertikal maupun rumah tapak bagi pimpinan dan staf, kawasan diplomatik, serta infrastruktur penunjang.
