Pada sektor perkeretaapian, dibutuhkan dana sebesar Rp 3,49 triliun dari total anggaran keselamatan untuk perawatan prasarana dan penanganan perlintasan sebidang.
Sementara sektor transportasi udara memerlukan Rp 2,92 triliun untuk peningkatan sistem keamanan bandara dan penerbangan.
"Prioritas utama Kementerian Perhubungan adalah keselamatan transportasi, sejalan dengan prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan sudah terlalu banyak dan harus kita cegah," tegasnya.
Selain keselamatan, Kemenhub mengalokasikan Rp 9,17 triliun untuk pelayanan publik. Anggaran ini mencakup pengawasan, regulasi, investigasi kecelakaan, serta operasional masa angkutan Lebaran dan Natal-Tahun Baru.
"Dukungan pelayanan sebesar Rp 9,17 triliun diperlukan untuk memastikan pelayanan transportasi tetap berjalan optimal, termasuk pemenuhan prioritas nasional, dukungan stimulus transportasi bagi masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian," jelas Dudy.
Penguatan aksesibilitas di wilayah terpencil, terdepan, tertinggal, dan perbatasan (3TP) juga menjadi fokus. Pengajuan dana keperintisan sebesar Rp 957 miliar bertujuan menjaga pemerataan pembangunan.
"Layanan keperintisan diperkuat untuk menjamin aksesibilitas masyarakat dan memastikan konektivitas tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.
