"Di Indonesia kita menganut sistem presidensial di mana base ideologi hampir seragam, Pancasila. Di mana perbedaan nyaris hanya bersikap kebijakan derivatif.
Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR.
Ini sama seperti di Amerika yang tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian," papar Deddy Sitorus.
Sistem ketatanegaraan Indonesia dinilai tidak mewajibkan pembentukan koalisi formal maupun oposisi mutlak.
Deddy meragukan pemahaman perwakilan PKB tersebut mengenai struktur pemerintahan nasional.
>>> Jokowi Mulai Keliling Indonesia dari Lampung pada 25 Juni 2026
"Jadi politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan apalagi oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer.
Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak, kalau paham dia mestinya tidak ngomong begitu," sambung Deddy Sitorus.
Arah politik PDIP diklaim sudah jelas untuk menempatkan diri di luar struktur kabinet eksekutif.
Langkah tersebut diambil guna menjaga keseimbangan politik di parlemen.
"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan.
Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" tutur Deddy Sitorus.
Tujuan dari pernyataan perwakilan PKB tersebut dipertanyakan oleh internal PDIP.
Deddy menduga ada motif tertentu di balik desakan kejelasan sikap itu.
"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena nggak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?"
imbuh Deddy Sitorus.
Sebelumnya, desakan agar PDIP tidak mengambil posisi yang mengambang disampaikan oleh perwakilan fraksi PKB di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
