"Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.
Ia meminta Pemprov DKI mengoptimalkan peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) sebagai lembaga peningkatan kualitas tenaga kerja.
Melalui P3D, peserta dapat memperoleh asesmen kompetensi, pengukuran produktivitas, hingga pelatihan peningkatan kapasitas.
Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus menjadi bagian penting dalam skema program. Masyarakat yang belum memiliki keterampilan tertentu harus diberikan pelatihan sebelum maupun selama mengikuti program.
"BLK harus dimaksimalkan. Kita harus mencetak tenaga kerja yang siap bersaing.
Pelatihan bisa mencakup teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga hingga kewirausahaan," katanya.
Kent menegaskan warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak kondisi ekonomi dan belum memiliki pekerjaan tetap harus menjadi prioritas utama dalam rekrutmen.
"Warga ber-KTP DKI Jakarta yang menganggur harus menjadi prioritas. Kita ingin program ini tepat sasaran," sambungnya.
>>> Ekonom Jagokan Timnas Prancis Juara Piala Dunia 2026
Proses rekrutmen harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
Ia tidak ingin program yang menggunakan anggaran publik menimbulkan kecurigaan akibat praktik titipan, kedekatan, atau permainan oknum tertentu.
"Saya ingatkan, jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat DKI Jakarta ini justru tercoreng karena proses seleksinya tidak transparan.
Semua harus dibuka secara jelas, mulai dari syarat, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman peserta yang lolos.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik titipan, kedekatan, apalagi permainan orang dalam," tegasnya.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana peserta dipilih dan dasar penilaiannya. Dengan begitu, program padat karya benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan pekerjaan.
"Program ini menggunakan uang rakyat, jadi setiap prosesnya harus bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau ada warga yang lebih berhak tetapi tersingkir karena kalah oleh peserta titipan, maka tujuan program ini gagal total.
