Saya minta Pemprov DKI Jakarta harus memastikan proses seleksi ini berjalan bersih, objektif, dan bisa diawasi publik," ujarnya.
Kent mendorong hasil seleksi dan data penerima manfaat dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat ikut mengawasi. Transparansi merupakan kunci menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Peserta yang telah menyelesaikan program harus mendapatkan akses penyaluran kerja terintegrasi dengan dunia usaha, UMKM, BUMD, maupun sektor jasa di Jakarta.
"Jangan sampai setelah program ini selesai peserta kembali menganggur.
Harus ada mekanisme berkelanjutan berupa penyaluran kerja sehingga program padat karya menjadi jembatan menuju pekerjaan yang lebih permanen dan produktif," katanya.
Kent menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap peserta dan seluruh jenis pekerjaan dalam program. Evaluasi harus mencakup produktivitas, manfaat sosial, efektivitas anggaran, serta dampak terhadap peningkatan kompetensi peserta.
"Kalau ada peserta atau program yang tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang maksimal, harus berani dievaluasi dan diperbaiki.
Bahkan jika diperlukan diganti dengan model yang lebih relevan. Kita harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata," tegasnya.
Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Kent berharap program padat karya menjadi bagian transformasi kebijakan ketenagakerjaan di Jakarta.
Program tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Program padat karya ini harus menjadi jalan naik kelas bagi para pekerja ber-KTP DKI Jakarta.
Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar memberikan pekerjaan sementara, tetapi bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
>>> Kimi Antonelli Rebut Pole Position F1 GP Monako 2026
Dengan kolaborasi antara Pemprov DKI, Disnaker, P3D, BLK, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin program ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta," tutupnya.
