Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya.
Skema pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
>>> Andre Rosiade Pastikan Rosiade Padel Cup Berlanjut Secara Rutin
Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, kebijakan tersebut menunjukkan kepekaan dan respons cepat Pemprov DKI terhadap kondisi ketenagakerjaan.
Namun, ia mengingatkan agar program tidak hanya menjadi solusi jangka pendek.
Apresiasi dan Harapan untuk Program Padat Karya
"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka 2.843 lowongan kerja padat karya dengan upah sesuai UMP DKI Jakarta.
Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).
"Namun program ini harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja secara sementara, tetapi juga harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta," ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai program padat karya harus dikembangkan menjadi instrumen pembangunan tenaga kerja.
Tujuannya meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing masyarakat.
Setiap peserta harus ditempatkan sesuai kompetensi dan diberikan kesempatan meningkatkan kapasitas diri selama mengikuti program. Pekerjaan dalam program perlu dirancang lebih spesifik dan berbasis kebutuhan pembangunan kota.
Bidang potensial antara lain pemeliharaan infrastruktur lingkungan, penataan kawasan permukiman, pengelolaan sampah dan daur ulang, perawatan taman kota, tenaga kebersihan lingkungan, pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak, administrasi lapangan, dukungan terhadap UMKM, hingga ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan.
"Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai.
Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik," ujarnya.
Dorong Keterlibatan Disnaker dan Transparansi
Kent mendorong Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan maksimal. Disnaker harus menjadi penghubung antara pencari kerja, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan dunia usaha.
