Amerika Serikat (AS) telah memberikan fasilitas pengecualian tarif Section 301 kepada Indonesia. Keputusan ini merupakan sentimen positif bagi akses pasar produk ekspor nasional.
Pengecualian tarif tersebut diberikan setelah Office of the United States Trade Representative (USTR) menilai pemerintah Indonesia berkomitmen dalam menegakkan ketenagakerjaan dan mencegah perdagangan barang hasil kerja paksa.
>>> Unilever Indonesia Bagikan Dividen Rp7,63 Triliun untuk Tahun Buku 2025
Langkah proteksi ini diumumkan pada awal Juni 2026.
Badan tersebut telah menyelesaikan investigasi terhadap 60 perekonomian dunia sejak Maret 2026 berdasarkan Section 301 Trade Act 1974.
Sebelumnya, lembaga itu mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen bagi puluhan negara yang diperiksa akibat kegagalan memenuhi standar pencegahan kerja paksa.
>>> Saham Telkom Anjlok 11,96% Jelang Rapat Umum Pemegang Saham
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu langsung dengan kantor utusan perdagangan AS di Washington DC untuk membahas tata kelola perdagangan bilateral.
"Indonesia mengapresiasi keputusan USTR yang memberikan pengecualian terhadap Indonesia.
Hal ini mencerminkan pengakuan atas berbagai langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja dan mencegah praktik kerja paksa," ujar Airlangga Hartarto.
>>> FEIHE Hadirkan Susu Premium AceKid untuk Nutrisi Anak Indonesia
Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memperkuat hubungan ekonomi dan memperluas kerja sama investasi. Hal ini akan dilakukan dengan mempertemukan standar perlindungan buruh sesuai regulasi internasional.
