Fraksi Partai Golkar MPR menargetkan penyusunan naskah akademis rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dapat diselesaikan pada Agustus tahun ini.
Target ini penting agar RUU tersebut segera dapat dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR.
>>> David Munoz Alami Patah Tulang Panggul Akibat Kecelakaan Horor Moto3 Hungaria
Inisiatif penyusunan regulasi ini datang dari internal partai. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya payung hukum baru yang dapat memfasilitasi pendanaan bagi pemerintah daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchius Markus Mekeng, menjelaskan bahwa mereka sedang dalam proses penyusunan naskah akademis.
Ia berharap naskah tersebut sudah selesai pada bulan Agustus dan akan segera diserahkan secara resmi kepada DPR untuk masuk dalam Prolegnas.
Pihak Golkar juga telah melakukan koordinasi dengan pimpinan DPR untuk mematangkan usulan regulasi ini.
>>> BKD Sidoarjo Hadirkan Program Sambang untuk Permudah Layanan Administrasi ASN
Komunikasi telah terjalin dengan baik, termasuk dengan partai pemerintah, yang menunjukkan dukungan terhadap inisiatif tersebut.
Rencana pertemuan lanjutan berupa audiensi formal siap digelar. Tujuannya adalah untuk menyerahkan draf rancangan aturan tersebut kepada Wakil Ketua DPR.
Mekeng memproyeksikan bahwa regulasi ini dapat disahkan sepenuhnya pada periode tahun depan.
>>> Polres Bogor Periksa 57 Saksi Kasus Bocah Tewas Digigit Anjing
Ia berkaca pada pengalaman legislasi sebelumnya, seperti saat penyusunan Undang-Undang Surat Utang Negara pada tahun 2002 yang berdampak pada perkembangan pasar surat utang negara.
