Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kebijakan PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026 akan memukul kelompok pekerja kelas menengah.
Lembaga kajian ekonomi itu mencatat harga Pertamax RON 92 melonjak sekitar 32 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
>>> Pemprov DKI Gratiskan Transportasi Umum Sambut HUT Jakarta ke-499
Sementara Pertamax Green RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Dampak pada Kelas Menengah
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menjelaskan lonjakan harga ini menyasar jutaan masyarakat produktif yang mengandalkan BBM berkualitas untuk mobilitas harian.
"Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tetapi juga kelas menengah rentan.
Ada pekerja, pegawai, guru, ojek online, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya," kata Media dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Media menambahkan bahwa besarnya selisih harga baru akan memaksa konsumen menghadapi dua pilihan sulit terkait pengeluaran transportasi.
"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite," imbuh dia.
Kenaikan harga tersebut diprediksi memicu efek domino seperti penurunan daya beli, lonjakan PHK pada kuartal III, inflasi bahan pangan, hingga peningkatan risiko kriminalitas.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, memperkirakan situasi ini akan mendorong migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi yang berpotensi memperlebar defisit anggaran negara.
"Pembatasan (pembelian BBM) melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU," tutur Nailul.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa kebijakan penyesuaian harga ini mencerminkan kondisi keuangan negara yang sedang mengalami tekanan berat.
>>> Timnas Indonesia Kalahkan Mozambik 1-0 di FIFA Matchday
"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang.
Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," sebut Bhima.
