Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp5,4 triliun.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (15/6/2026).
>>> Manchester United Terancam Menyesal Gagal Dapatkan Nathaniel Brown
Alokasi terbesar dialokasikan untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, yaitu sekitar Rp1,97 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mengamankan penerimaan negara.
"Adapun program pengelolaan penerimaan negara merupakan anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pengamanan penerimaan pajak," ujar Bimo dalam rapat tersebut.
Rincian Anggaran dan Program Prioritas
Dari total pagu indikatif, program pengelolaan penerimaan negara mendapat alokasi Rp867,89 miliar. Sementara itu, program dukungan manajemen mencapai Rp4,53 triliun.
Dana juga dialokasikan untuk perluasan basis pajak sebesar Rp919 miliar dan penguatan data serta sistem informasi perpajakan sebesar Rp679 miliar.
Layanan masyarakat dan penguatan kepercayaan publik mendapatkan Rp665 miliar, sedangkan kebijakan perpajakan dialokasikan Rp578 miliar.
>>> Polisi Tangkap Tiga Pelaku Pembacokan Pegawai Dapur di Bogor
Penyusunan anggaran ini melibatkan 37.470 pegawai untuk fungsi inti, dengan porsi 89,2 persen dari total usulan.
Fungsi pendukung yang mempekerjakan sekitar 5.965 orang mendapatkan alokasi Rp583 miliar.
Optimalisasi teknologi dan data perpajakan akan berjalan beriringan dengan penguatan penegakan hukum. Mekanisme pengawasan berbasis risiko diharapkan dapat meningkatkan tax ratio tanpa mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Nilai pagu 2027 sedikit lebih rendah dari alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp5,42 triliun setelah efisiensi.
Meski demikian, DJP optimistis dapat mengamankan target penerimaan negara melalui reformasi perpajakan.
>>> Jerman Hajar Curacao 7-1 di Laga Perdana Piala Dunia 2026
"Kami mohon berkenan pimpinan dan bapak/ibu anggota Komisi XI DPR RI untuk menyetujui usulan rencana kerja dan pagu indikatif DJP tahun anggaran 2027," kata Bimo.
