Sejumlah politikus PDI Perjuangan (PDIP) membantah keras tudingan Aliansi BEM Bersatu yang menyebut partai memiliki jaringan politik dengan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dalam aksi demonstrasi menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tudingan itu disampaikan perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa (16/6/2026).
>>> Harga Minyak Dunia Anjlok Imbas AS dan Iran Sepakat Berdamai
Ia mendasarkan tuduhan pada dugaan kepemilikan mobil Fortuner yang dipakai Tiyo atas nama Siti Nuraeni, yang disebut berkerabat dengan tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo, serta kehadiran politikus PDIP Andi Widjajanto di tengah massa.
Ganjar: Kritik Dijawab dengan Data, Bukan Label Politik
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo merespons tuduhan itu dengan menegaskan bahwa kritik publik seharusnya dijawab menggunakan data dan kebijakan, bukan dengan memberikan label politik untuk mendelegitimasi gerakan.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menambahkan bahwa negara didirikan untuk melindungi hak berpendapat seluruh warga negara, tanpa memandang afiliasi politik.
"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan.
Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," ujarnya.
Ganjar juga mengingatkan agar penguasa tidak mengukur keabsahan masukan hanya berdasarkan latar belakang sosok yang menyampaikannya.
"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," tegasnya.
Menurutnya, pembungkaman terhadap kelompok kritis akan menjauhkan sistem politik Indonesia dari nilai demokrasi.
"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu.
Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.
