Redaksi.co.id - Mengapa Wacana Pemekaran Sulawesi Tengah dengan Usulan Provinsi Sulawesi Timur Terhenti? Temukan Jawaban Mendalam di Sini!

Pemekaran wilayah telah menjadi isu hangat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, menciptakan perbincangan yang tak kunjung reda di tengah masyarakat.

Usulan-usulan pemekaran bermunculan, namun sayangnya, banyak di antaranya menghadapi jalan berliku yang berat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007.

Baca juga: Desa Canting: Keindahan Tersembunyi di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan, Cocok Buat Healing dari Hiruk-Pikuk Kota Besar 1,5 Jam dari Pusat Kota

Baca juga: Kampung Hijau: Destinasi Wisata Unik di Pinggiran Sungai Bilu, Banjarmasin Jangan Kaget Warganya Punya Vibe Positif Walaupun Punya Kebiasaan Aneh Bikin Geleng-Geleng Kepala

×

Baca juga: Kampung Hijau: Destinasi Wisata Unik di Pinggiran Sungai Bilu, Banjarmasin Jangan Kaget Warganya Punya Vibe Positif Walaupun Punya Kebiasaan Aneh Bikin Geleng-Geleng Kepala

Salah satu contoh nyata adalah usulan pemekaran Provinsi Sulawesi Timur yang seolah menjadi bayangan yang hilang di tengah jalan.

Pemekaran yang Terbentur Batas Luas Wilayah

PP 78 Tahun 2007 menetapkan kriteria yang jelas, termasuk syarat utama berupa luas wilayah.

Kabupaten-kabupaten seperti Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una di Sulawesi Timur yang diusulkan untuk pemekaran, ternyata gagal memenuhi kriteria ini.

Luas wilayah menjadi pertimbangan krusial yang memainkan peran besar dalam penolakan ini.

Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan

Selain luas wilayah, aspek ekonomi menjadi sorotan utama. Beberapa wilayah di Sulawesi Timur masih sangat bergantung pada pusat ekonomi utama.

Oleh karena itu, kemampuan wilayah baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan secara serius.