Sekretariat Jenderal MPR RI mengadakan Diskusi Konstitusi dan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Hasanuddin di Makassar pada Rabu (8/6).
Acara ini dihadiri pimpinan MPR serta jajaran akademisi Unhas untuk membahas isu-isu krusial dalam UUD NRI Tahun 1945.
>>> Dua Model AI Raih Skor IQ Tertinggi dalam Pengujian Terbaru
Evaluasi Pasal 33 UUD 1945
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menjelaskan bahwa konstitusi menolak sistem liberal-kapitalistik dan mewajibkan demokrasi ekonomi demi kesejahteraan rakyat.
Ia menegaskan hal itu tertuang dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur perekonomian sebagai usaha bersama, cabang produksi penting dikuasai negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Evaluasi terhadap pasal-pasal konstitusi dinilai wajar karena UUD 1945 telah mengalami empat tahap perubahan sejak dua dekade lalu.
Masukan dari perguruan tinggi dipandang sangat penting, termasuk kajian terhadap evaluasi Pasal 33 yang berkaitan dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
>>> Ai Ogura Rebut Pole Position di Kualifikasi MotoGP Ceko 2026
Siti Fauziah menyatakan bahwa diskusi bersama para Guru Besar Unhas akan dikompilasi untuk menjadi bahan lanjutan di Komisi Kajian Ketatanegaraan maupun Badan Pengkajian MPR.
Hasilnya bisa berupa rekomendasi penyempurnaan UUD 1945.
Aspirasi masyarakat yang dicatat MPR terbelah antara yang menginginkan evaluasi menyeluruh dan yang menganggap aturan dasar saat ini masih relevan namun lemah di implementasi.
Siti Fauziah berharap diskusi dengan perguruan tinggi dapat menemukan jawaban apakah permasalahan ada pada UUD atau tataran implementasinya.
>>> Morgan Stanley Beri Sinyal Penting bagi Pasar Modal Indonesia
Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan kampus yang selalu berpikir objektif.
