Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebutkan bahwa gugatan penerapan ganti operator seluler tanpa mengubah nomor HP akan berdampak besar ke industri telekomunikasi Tanah Air jika dikabulkan.
Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menjelaskan bahwa Indonesia masih menggunakan struktur penomoran yang berbeda untuk telepon tetap dan seluler.
Layanan telepon tetap atau Public Switched Telephone Network (PSTN) menggunakan kode wilayah seperti 021 untuk Jakarta dan 022 untuk Bandung.
Sementara itu, nomor seluler menggunakan awalan 08 yang berkaitan dengan Network Destination Code (NDC) untuk mengidentifikasi jaringan operator seluler.
Tantangan Teknologi dan Regulasi
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penerapan MNP karena perubahan mekanisme penomoran berpotensi berdampak terhadap teknologi dan sistem operator telekomunikasi.
Marwan menuturkan bahwa arsitektur sistem harus berubah jika pelanggan pindah operator dengan mempertahankan nomor yang sama.
Selain itu, regulasi harus berubah bahwa nomor ini tidak berdasarkan area lagi dan tidak berdasarkan identitas operator lagi.
Marwan juga menyebutkan akan ada pergeseran adopsi teknologi, investasi yang digelontorkan oleh operator, serta sosialisasi ke masyarakat.
Ia menilai jika gugatan tersebut dikabulkan, dampaknya akan merata dari hulu ke hilir dan penerapannya membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun.
Sebelumnya, pemohon Bisyron Wahyudi mengajukan pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ke Mahkamah Konstitusi.
Pemohon menilai ketiadaan jaminan hukum atas penerapan mobile number portability (MNP) berpotensi merugikan hak-hak konsumen pada era digital.
