Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan sorotan tajam terhadap sistem algoritma yang diterapkan oleh berbagai platform digital saat ini.
Sorotan tersebut muncul di tengah perbincangan publik mengenai dugaan pembatasan jangkauan atau shadowban terhadap konten yang membahas kebakaran hutan dan lahan.
Meutya menilai bahwa pengelolaan distribusi informasi seharusnya memberikan kebebasan penuh kepada pengguna dalam memilih konten yang ingin mereka konsumsi.
Menurutnya, keputusan konsumsi informasi tidak boleh sepenuhnya diatur secara sepihak oleh kebijakan internal dari perusahaan teknologi.
Tuntutan Transparansi Algoritma
Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong tingkat akuntabilitas serta keterbukaan dari setiap platform digital dalam menyusun rekomendasi.
Langkah transparansi ini diperlukan agar pengguna memahami alasan di balik pembatasan distribusi konten serta mengetahui prosedur pengajuan keberatan.
Pemerintah secara tegas membantah pernah meminta platform digital untuk menurunkan atau membatasi informasi seputar penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Bahkan, informasi faktual mengenai situasi tersebut justru dianggap sebagai masukan yang sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan penanganan.
Bagi masyarakat yang mendapati gangguan layanan atau penurunan jangkauan, pemerintah mengimbau agar segera melaporkannya ke platform terkait.
Pengguna dapat mengajukan mekanisme banding secara resmi kepada penyedia layanan sebelum melaporkan kendala tersebut kepada kementerian.
