Pemerintah Malaysia resmi mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan aplikasi navigasi Waze bagi aparatur sipil negara.
Aturan tersebut mulai berlaku pada 21 Oktober 2026 untuk pelaksanaan tugas kedinasan di seluruh instansi.
Kebijakan ini diputuskan dalam rapat Komite Keamanan Siber Nasional yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Alasan Keamanan Data dan Hukum Israel
Pemerintah menyoroti status Waze Mobile Ltd yang beroperasi berdasarkan hukum Israel terkait perlindungan informasi.
Kondisi tersebut dinilai memicu potensi risiko terhadap keamanan data sensitif dan pergerakan pengguna.
Meski belum ada bukti pelanggaran, kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pencegahan dini.
Pihak Waze sendiri telah membantah tuduhan pengumpulan informasi sensitif dan menegaskan penerapan standar privasi ketat.
Penggunaan Aplikasi Alternatif
Sebagai pengganti, pemerintah mendorong pemanfaatan aplikasi navigasi lokal bernama TuJu.
Aplikasi TuJu dikembangkan Otoritas Jalan Raya Malaysia bersama konsorsium terkait untuk kebutuhan navigasi publik.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan opsi aplikasi lokal lain bernama PINTAZ bagi pengguna.
