Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah merumuskan mekanisme notifikasi publik untuk membuka informasi mengenai konten yang diputus aksesnya.
Langkah tersebut dikembangkan sebagai tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi terkait pentingnya transparansi pemutusan akses di ruang digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan bahwa timnya sedang merampungkan mekanisme tersebut.
Keterbukaan informasi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui apakah suatu konten dibatasi atas permintaan Komdigi atau tindakan moderasi platform.
Platform X dan Meta disebut memiliki keterangan tersendiri yang mencantumkan Komdigi sebagai pihak yang meminta pembatasan konten.
Masyarakat juga dipersilakan melaporkan apabila merasa terdapat kekeliruan dalam pembatasan konten agar dapat diperiksa ulang oleh kementerian.
Komdigi sebelumnya melakukan pemulihan akses pada produk pers Magdalene setelah diketahui konten tersebut berada di bawah kewenangan UU Pers.
Sengketa terhadap konten produk pers tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada Dewan Pers sesuai mekanisme perundang-undangan.
Selain itu, Komdigi terus mengevaluasi proses moderasi konten guna mengantisipasi kesalahan pembatasan atau false positive.
Evaluasi ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi verifikator dalam memeriksa konten yang berkaitan dengan disinformasi serta ujaran kebencian.
