Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah antisipasi di tengah meningkatnya potensi ancaman serangan siber yang menyasar berbagai situs layanan milik pemerintah.
Tiga surat imbauan resmi telah dikirimkan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik lingkup publik.
Aries Kusdaryono selaku Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi menyatakan bahwa instansi tidak boleh mengabaikan potensi risiko serangan tersebut.
Prioritas utama saat ini adalah menjaga keamanan serta memastikan keberlangsungan layanan digital pemerintahan agar tetap berjalan normal.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara yang diterbitkan beberapa waktu lalu.
Imbauan mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, hingga kesiapan penanganan insiden.
Potensi Serangan Siber yang Perlu Diwaspadai
Informasi dugaan ancaman serangan tersebut sebelumnya beredar di media sosial terkait penolakan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.
BSSN melalui Gov-CSIRT Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi secara pasti.
Sejumlah potensi ancaman yang harus diwaspadai meliputi serangan DDoS, perubahan tampilan situs, eksploitasi celah keamanan, hingga pembajakan DNS.
Selain itu, pengelola sistem diminta memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, serta memastikan cadangan data berfungsi optimal.
Masyarakat juga diimbau agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital.
Warga diminta tidak membuka tautan mencurigakan atau memberikan data pribadi melalui kanal yang belum terbukti keasliannya.
