Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan kewenangannya dalam memoderasi konten digital bukan berarti bertindak sebagai tukang sensor.
Pemerintah menyatakan bahwa seluruh langkah penertiban tersebut memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE.
Aturan dan Batasan Moderasi Konten
Mediodecci Lustarini selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyampaikan bahwa pengaturan ini difokuskan kepada platform penyelenggara.
Komdigi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pidana secara mandiri atau memidanakan pengguna secara langsung.
Pemutusan akses dapat dilakukan secara langsung pada kategori perjudian online serta pornografi melalui koordinasi bersama pihak platform.
Sementara itu, penanganan konten sektoral lainnya wajib melalui verifikasi serta rekomendasi instansi berwenang seperti BPOM atau kementerian terkait.
