⌂ Beranda › News › Prosedur Verifikasi Komdigi Terkait Pemblokiran Konten Internet
News

Prosedur Verifikasi Komdigi Terkait Pemblokiran Konten Internet

Ilustrasi moderasi konten digital di media sosial
Panduan Mengenali Tanda Konten Diblokir Komdigi pada Media Sosial Pexels
A A Ukuran Teks16px

Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan penjelasan terkait prosedur hukum dan batasan kewenangan dalam moderasi konten di media sosial.

Langkah tersebut disampaikan untuk menanggapi berbagai protes masyarakat mengenai penghapusan unggahan dan informasi di ranah internet.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan tindakan pemutusan akses berpedoman pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aturan tersebut memberi wewenang pencegahan dan pemutusan akses, namun tidak berarti pemerintah dapat bertindak secara sewenang-wenang.

Tindakan pemutusan akses wajib melalui mekanisme verifikasi, pengaduan dari lembaga resmi, serta klasifikasi muatan ilegal yang jelas.

Kategori Konten yang Bisa Langsung Diputus Aksesnya

Komdigi mencatat hanya ada dua kategori muatan yang dapat langsung diputus aksesnya secara mandiri.

Kedua kategori tersebut adalah perjudian online dan konten pornografi yang telah dikoordinasikan dengan platform digital.

Untuk konten di luar dua kategori itu, kementerian harus meminta rekomendasi serta verifikasi dari instansi teknis yang berwenang.

Contohnya, konten perdagangan ilegal memerlukan verifikasi Kementerian Perdagangan, sedangkan informasi obat tanpa izin melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kementerian Kesehatan juga dilibatkan untuk memverifikasi disinformasi yang berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat.

Mediodecci menegaskan fokus instansinya adalah mengatur tata kelola platform digital atau digital governance, bukan melakukan penyidikan pidana kepada pengguna.

Pemerintah juga telah menerbitkan pedoman melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan 128 Tahun 2026 untuk mengkategorikan disinformasi.

Pedoman tersebut membantu tim verifikator meminimalkan kesalahan penentuan konten yang tidak sesuai fakta di ruang digital.

Sebelumnya, lembaga pemantau Remotivi dan SAFEnet mencatat puluhan konten mengalami moderasi atas permintaan Komdigi hingga 8 November 2026.

Menanggapi hal tersebut, Komdigi menegaskan pihaknya bukan lembaga sensor dan terus mendorong moderasi yang dibarengi literasi digital.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru