Para ekonom mengingatkan bahwa kenaikan yield SBN dan penguatan dolar AS meningkatkan risiko refinancing pemerintah di masa mendatang.
Dalam konteks inilah perjalanan Menteri Keuangan ke China dan Inggris menjadi simbol penting.
Pemerintah tidak sekadar melakukan diplomasi ekonomi, tetapi juga memastikan kebutuhan pembiayaan APBN tetap terpenuhi di tengah pasar global yang semakin ketat.
Data DJPPR menunjukkan posisi utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 telah mencapai Rp 9.920,42 triliun.
Sekitar 87 persen atau Rp 8.652,89 triliun berasal dari Surat Berharga Negara.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal tidak hanya terletak pada kemampuan mencari investor baru atau menjual obligasi ke berbagai negara.
Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan memperkuat basis penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan APBN terhadap pembiayaan utang.
Selain itu, rasionalisasi alokasi belanja negara pada program prioritas nasional yang kontroversial juga harus dilakukan.
>>> Raymond/Nikolaus Incar Juara Indonesia Open 2026 di Istora
Sebab, semakin sering negara harus "berburu utang", semakin besar pula pertanyaan publik: apakah yang sedang dilakukan pemerintah adalah membangun fondasi fiskal yang sehat, atau sekadar menggali lubang baru untuk menutup lubang yang lama.
