Komisi III DPR menggelar rapat panitia kerja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Rapat ini berlangsung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej selaku perwakilan pemerintah.
Dalam rapat, disepakati mekanisme pembahasan dengan memprioritaskan pasal-pasal yang dianggap tidak akan memicu perdebatan panjang.
Hal ini disampaikan oleh Habiburokhman yang mengusulkan agar pembahasan dimulai dari materi yang lebih mudah.
Pemerintah, melalui Wakil Menteri Hukum, menyetujui usulan tersebut. Pembagian tabel materi dilakukan kepada seluruh anggota dewan dan perwakilan pemerintah untuk memfasilitasi proses klasifikasi pasal.
Habiburokhman menegaskan bahwa penentuan prioritas ini bukan berarti mengabaikan poin-poin krusial dalam draf revisi undang-undang.
Semua pasal tetap akan dibahas, namun yang paling rumit akan diteliti pada bagian akhir rangkaian rapat panja.
