Mudah-mudahan masalah ini dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan," ujar Nabi.
Nabi menekankan bahwa prinsip kesetaraan harus dijunjung tinggi dalam ajang olahraga internasional tanpa ada pemisahan perlakuan.
"Tidak boleh ada diskriminasi dalam olahraga. Semua orang harus diperlakukan setara dan mudah-mudahan masalah ini segera terselesaikan," katanya.
Selain masalah ofisial, sanksi ekonomi juga berdampak pada pendukung Iran yang kesulitan membeli tiket resmi pertandingan, sehingga memicu intervensi langsung dari organisasi sepak bola dunia.
>>> 22 Negara Desak Iran Hentikan Aksi Intimidasi dan Pembunuhan Global
"FIFA bekerja sama erat dengan Federasi Sepak Bola IR Iran untuk mengidentifikasi solusi yang sesuai yang memaksimalkan peluang bagi pendukung Iran untuk menghadiri pertandingan," kata FIFA dalam sebuah pernyataan.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa izin bagi para atlet inti telah diberikan, namun proses pemeriksaan dokumen tetap berjalan secara ketat.
"Visa yang diperlukan Iran untuk berkompetisi di Piala Dunia, termasuk untuk atlet dan staf pendukung yang diperlukan, telah dikeluarkan," jelas Departemen Luar Negeri AS.
Pemerintah tuan rumah menegaskan tidak akan melonggarkan pengawasan demi mencegah adanya penyalahgunaan izin masuk ke dalam negeri.
"Kami tidak akan membiarkan tim Iran menyalahgunakan sistem ini untuk menyelundupkan teroris ke Amerika Serikat dengan dalih palsu."
Kementerian memilih untuk menjaga kerahasiaan data pemohon dan tidak membuka informasi spesifik mengenai kasus perorangan ke publik.
"Karena kerahasiaan catatan visa, kami tidak dapat memberikan komentar mengenai tindakan Departemen terkait kasus-kasus tertentu."
Otoritas luar negeri menjelaskan alur proses hukum yang mana keputusan akhir berada di tangan badan keamanan perbatasan.
"Departemen Luar Negeri mengadili permohonan visa yang memungkinkan warga negara asing untuk melakukan perjalanan ke pelabuhan masuk AS untuk meminta izin masuk dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS)."
