Raja Charles III mengambil langkah bersejarah dengan mengungkap tagihan pajak pribadinya kepada publik.
Inisiatif ini merupakan bagian dari pembaruan laporan keuangan tahunan kerajaan Inggris yang dirilis pada Minggu (21/6/2026).
>>> Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi
Keputusan ini diambil sebagai upaya modernisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Istana Buckingham, sejalan dengan tuntutan publik dan anggota parlemen.
Detail Pajak dan Pendapatan Pribadi
Publikasi tersebut mencakup pembayaran pajak Raja untuk periode 2024-2025, termasuk pendapatan dari investasi pribadi, perkebunan Sandringham dan Balmoral, serta keuntungan Lancaster yang diperkirakan mencapai GBP 24 juta.
Pihak istana menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. "Sederhananya, kami terus memodernisasi dan berevolusi," ujar juru bicara Istana Buckingham.
Meskipun penguasa Inggris secara hukum tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan atau keuntungan modal, Raja Charles memilih melakukannya secara sukarela atas penjualan aset pribadinya.
Bisnis properti kerajaan menjadi penyumbang terbesar pendapatan pribadinya.
>>> Belitung Tuan Rumah GFNY Asia Championship 2026, 500 Pesepeda dari 21 Negara Berlaga
Sistem pelaporan baru ini dirancang agar seluruh data keuangan kerajaan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.
"Tujuan kami adalah untuk menjelaskan semua elemen keuangan kerajaan dengan cara yang lebih meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas," tambah juru bicara istana.
Dokumen pajak pribadi ini akan diterbitkan bersamaan dengan rincian dana publik tahunan atau hibah kerajaan yang digunakan untuk biaya staf, perjalanan resmi, dan pemeliharaan bangunan.
Hibah kerajaan tercatat melonjak hingga GBP 137,9 juta, sebagian untuk renovasi Istana Buckingham.
>>> GFNY Belitung 2026: 21 Negara Adu Cepat Rebut Tiket ke New York
Kendati demikian, pengurangan anggaran hibah diprediksi akan segera diumumkan setelah peninjauan oleh Departemen Keuangan dan Downing Street. Komite Akuntabilitas Publik juga meningkatkan pengawasan terhadap properti kerajaan.
