Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai pembatasan pemberitaan aksi demonstrasi oleh pemerintah.
Meutya menegaskan bahwa pemerintah justru mendorong media massa untuk melaporkan fakta secara cepat dan akurat. Hal ini bertujuan untuk mencegah meluasnya disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
>>> Smart Glasses Boleh Dipakai, Tapi Jangan Rekam Orang Tanpa Izin
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang media meliput aksi demonstrasi.
Sebaliknya, pemerintah meminta media profesional untuk tetap menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan menyampaikan informasi yang benar agar ruang penyebaran informasi palsu semakin sempit.
Menurut Meutya, penyebaran informasi yang dimanipulasi, baik melalui video, foto, maupun narasi yang dipotong dari konteksnya, dapat memicu kepanikan publik dan memengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mengaku prihatin masih adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan informasi palsu untuk memprovokasi masyarakat.
>>> Wales Tegas Tolak Dukung Infantino untuk Presiden FIFA 2027-2031
Meutya memohon agar pihak-pihak tersebut tidak mengganggu atau memprovokasi karena kasihan masyarakat yang menjadi ketakutan.
Informasi palsu tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat menciptakan rasa takut yang tidak berdasar.
Contohnya, masyarakat bisa menjadi khawatir untuk beraktivitas atau bahkan takut keluar rumah akibat terpapar konten yang tidak sesuai fakta.
>>> Semenyo: Iman dan Sepak Bola Selalu Jadi Prioritas Utama
Menkomdigi menilai praktik penyebaran disinformasi tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan semangat persatuan bangsa, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
