Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengoperasikan layanan selama 24 jam penuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Instruksi ini dikeluarkan pada Sabtu (6/6/2026) menyusul penumpukan sekitar 3.100 kontainer yang berpotensi menghambat pasokan bahan baku industri.
>>> UMKM Indonesia: Antara Peluang Digital dan Ketergantungan Platform
Penumpukan tersebut dipicu oleh sekitar 3.000 dokumen yang menanti penyelesaian administrasi, menyebabkan dwelling time membengkak. Kondisi ini telah menimbulkan keluhan dari para pelaku usaha domestik.
Menkeu menyampaikan instruksi ini saat meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama.
Upaya penguraian dokumen yang menumpuk dilaporkan telah menurunkan jumlah antrean menjadi 2.500 berkas.
"Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer.
Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah mengidentifikasi lonjakan volume barang impor sejak April 2026 sebagai penyebab utama melambatnya kapasitas pelayanan kepabeanan.
Untuk menekan antrean hingga batas normal 500 dokumen, akan dilakukan penambahan personel dari daerah lain seperti Surabaya, Medan, Semarang, atau Banten.
"Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai nanti jumlahnya turun sekitar 500 yang ada di sini," kata Purbaya.
Kenaikan arus impor dinilai sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik.
Namun, Kementerian Keuangan menekankan pentingnya kesiapan sistem logistik agar peningkatan volume barang tidak menciptakan hambatan baru bagi dunia usaha.
"Katanya begitu, impor yang tinggi di bulan April. Jadi kalau itu sih bagus, tapi kita harus siap.
Nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini, kita maintain di level yang normal," ujar Purbaya.
Kelancaran rantai pasok nasional menjadi fokus utama pemerintah agar pelabuhan tidak menjadi titik sumbatan aktivitas ekonomi.
