Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), membebani kondisi fiskal Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di kompleks Gedung DPR/MPR RI pada Sabtu (6/6/2026).
>>> Marc Marquez Bidik Podium Tertinggi di MotoGP Hungaria 2026
Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat global lebih menyoroti sentimen negatif di pasar keuangan domestik daripada mempertanyakan keberlanjutan program terhadap APBN.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja," ujar Purbaya.
Tekanan Pasar Keuangan
Kondisi pasar keuangan domestik saat ini menghadapi tekanan signifikan dalam setahun terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sekitar 20 persen, bahkan merosot hingga 38 persen dari puncaknya.
Arus modal asing yang keluar dari pasar saham Indonesia mencapai Rp 78 triliun dalam 12 bulan terakhir.
Kebijakan interim freeze oleh MSCI terhadap Indonesia pada 28 Februari 2026 juga memperkuat sorotan global terkait tata kelola dan transparansi pasar modal.
Lembaga pemeringkat seperti Moody's, Fitch, dan S&P terus memantau kesehatan fiskal nasional di tengah dinamika global.
Konflik geopolitik AS-Iran menaikkan harga minyak dunia, berisiko memicu inflasi dan memperberat belanja negara.
Nilai tukar rupiah melemah sekitar 8 persen secara year to date (YTD). Faktor eksternal ini memicu peningkatan persepsi risiko di mata investor institusional internasional.
Fleksibilitas Program Prioritas
Pemerintah telah memberikan klarifikasi kepada S&P bahwa program prioritas didesain dengan ruang penyesuaian dinamis agar tidak membebani APBN.
"Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita," kata Purbaya.
Langkah efisiensi anggaran dapat diimplementasikan kapan saja. "Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel.
Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan," ujarnya.
