EMMO, penyedia motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah memperluas jaringan dealer ke enam kota di Papua.
Langkah ini menuai pertanyaan karena dealer di Jakarta Barat belum beroperasi.
>>> Kalah dari Indonesia, Vietnam Tunggu Nasib di Piala AFF U-19
Ekspansi Besar di Papua
EMMO berencana membangun dealer di Mimika, Wamena, Sorong, Monokwari, Merauke, dan Jayapura. Selain itu, perusahaan juga menyasar kota-kota di Pulau Jawa seperti Tangerang, Bogor, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.
Namun, dealer di Grogol, Jakarta Barat, masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi. Situs resmi EMMO bahkan masih menampilkan status 'coming soon' untuk lokasi tersebut.
Skandal Markup Pengadaan Motor MBG
EMMO menjadi sorotan setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, diduga melakukan markup dalam pengadaan motor operasional MBG.
Proyek senilai Rp 1,03 triliun untuk 21.801 unit kendaraan itu diduga tidak sesuai aturan.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa vendor pemenang, PT YAT, tidak memenuhi syarat. Perusahaan itu tidak memiliki dealer atau bengkel aktif saat proyek dimenangkan.
>>> Harga City Car Toyota Agya GR hingga Suzuki S-Presso Juni 2026 Stabil
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total Rp 1,03 triliun telah dibayarkan kepada PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif dan terdapat markup,” kata Mochamad Jeffry, Plh Kapuspenkum Kejagung.
Meski armada sudah didistribusikan, penyidik tetap melanjutkan proses hukum. “Enggak (disita), kalau barangnya kan sudah distribusi di daerah,” ujar Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus.
Kesiapan Infrastruktur Dipertanyakan
EMMO belum memiliki dealer yang beroperasi di Jakarta. Kondisi ini menimbulkan keraguan atas kesiapan layanan purna jual.
Sementara itu, ekspansi besar di Papua dinilai tidak sebanding dengan infrastruktur yang ada.
>>> Teknisi Ungkap Tanda Baterai Motor Listrik Mulai Rusak
Dengan status hukum yang bermasalah dan minimnya dealer aktif, EMMO dinilai belum layak menjadi mitra pengadaan kendaraan instansi maupun konsumen.
