Setelah Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Indonesia, wacana Prabowonomic semakin mengemuka di ruang publik. Konsep ini memicu perdebatan, terutama terkait posisinya sebagai anti-tesis terhadap ekonomi neoliberal.
Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah membela Prabowonomics sebagai mazhab ekonomi yang memperkuat peran negara dalam mengatur pasar, berbeda dengan neoliberalisme yang mengutamakan kebebasan pasar.
>>> Timnas Indonesia Hadapi Mozambik di Laga FIFA Matchday Kedua
Namun, pandangan ini juga menuai kritik, dengan Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto bergeser ke arah sosialisme karena penguatan peran negara.
Pilar Utama dan Kritik Lingkungan Prabowonomics
Pilar utama gagasan Prabowonomics adalah target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Target ini diupayakan melalui program hilirisasi industri, swasembada pangan, dan energi.
Namun, dari perspektif etika lingkungan, Prabowonomics dinilai sebagai model pembangunan yang usang karena ditopang oleh antroposentrisme.
Paham ini menempatkan manusia sebagai spesies paling penting, yang tercermin dari pidato Presiden Prabowo Subianto terkait perluasan lahan sawit tanpa kekhawatiran deforstasi.
Presiden Prabowo Subianto bahkan meminta pemerintah daerah, polisi, dan tentara untuk menjaga sawit sebagai aset negara, sebuah upaya penggunaan logika militerisme untuk menopang gagasan ekonomi antroposentrisme.
Paham antroposentrisme dalam Prabowonomics menjadi akar masalah kerusakan alam, yang memandang alam hanya sebagai komoditas untuk pembangunan.
Kritik terhadap paham ini bertujuan menyelamatkan seluruh spesies bumi, termasuk manusia, dari kepunahan massal akibat kerusakan alam.
Logika Militerisme dan Penyempitan Ruang Sipil
Penggunaan logika militer dalam kebijakan sumber daya alam menjadi instrumen penting dalam Prabowonomics.
Sumber daya alam tidak lagi dipandang sebagai entitas ekologis, melainkan aset keamanan nasional yang harus dikuasai.
Keterlibatan militer dalam kehutanan, kelautan, pertanian, dan energi, serta pembentukan satuan tugas (Satgas) terkait pengelolaan sumber daya alam dan energi, menjadi wujud penerapan logika militerisme ini.
>>> Polda Sumsel Berikan Bantuan Sosial untuk Korban Kebakaran di Prabumulih
Dampaknya, kritik terhadap kebijakan pemerintah dipandang sebagai ancaman negara, dan para pengkritik dicap sebagai antek asing.
